Gugus Tugas Anti Pornografi untuk Jaga Moral Bangsa

Jakarta Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan bawa pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTPP Pornografi) dibentuk untuk menjaga moral bangsa. Pembentukan itu sesuai Perpres No. 25/2012, agar penanganan pornografi lebih komprehensif.

“Ini untuk kepentingan generasi muda kita, anak-anak kita, dan moral bangsa. Ini tidak benar untuk pengalihan isu dan sebagainya. Mohon dukungan masyarakat,” ujar Tifatul dalam pernyataannya, Selasa (13/3/2012).

Tifatul menjelaskan, beberapa kasus belakangan yang kembali marak berkaitan dengan masalah pornografi seperti kejahatan seksual berupa perbuatan asusila, perkosaan, pencabulan, bahkan sampai kepada kasus pembuatan film porno.

Selama ini, sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo telah melakukan upaya keras pencegahan dan peredaran pornografi di internet dan media televisi. Hal ini sesuai dengan perintah UU Pornografi No. 44/2008, UU ITE No 11/2008, serta UU Telekomunikasi No. 36/1999.

“Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya seperti pemblokiran terhadap situs-situs porno, kampanye, dan sosialisasi internet sehat dan aman, serta kerjasama dengan asosiasi warung internet, juga dengan sejumlah LSM serta tokoh-tokoh agama, sampai kepada upaya penegakan hukum bagi pelanggarnya,” jelas Tifatul.

Tifatul menjelaskan, upaya pemblokiran situs secara massif telah dimulai sejak 10 Agustus 2010.
Sampai saat ini sudah lebih 92% situs porno dapat diblokir dan hanya sebagian kecil yang kadang-kadang lolos, karena berganti nama.

“Hampir satu juta situs porno yang berhasil diblok. Namun kalau masih ada pengaduan masyarakat akan langsung kami tangani”, tambah Tifatul.

Dengan pembentukan GTPP Pornografi, lanjut Tifatul, hal itu merupakan usaha lebih komprehensif pemerintah yakni lintas kementerian serta lembaga. Sebab pornografi bukan saja ada di internet, tapi ada pula dalam bentuk VCD, foto-foto, gambar-gambar, cerita porno, bahkan life show.

“Jadi ini lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kesra”, terang Tifatul.

Politisi PKS ini juga menjelaskan, nantinya Kemendikbud dapat mensinergikan dengan kurikulum sekolah. Tujuannya menyadarkan bahaya pornografi. Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama agar dapat memberikan pencerahan kepada umat.

“Sedangkan Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk mencegah penyebaran pornografi di masing-masing daerah. Kepolisian akan lebih intensif dalam hal penegakan hukum terkait pornografi,” urainya.

Para orang tua juga diimbau untuk lebih perhatian memberikan pemahaman agama kepada anak-anaknya. Karena, sebenarnya pencegahan terhadap pornografi paling efektif di kepala dan di hati.

“Jika masih menemukan konten pornografi silakan diadukan ke aduankonten@depkominfo.go.id,” tuturnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s