Mendagri Tuntas Koreksi Qanun Pemilukada Aceh 2012

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyerahkan qanun Pemilukada Aceh 2012 ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), setelah mengevaluasi dan mengoreksi isinya.

Penyerahan dilakukan di sela kunjungannya ke Banda Aceh, Selasa (13/3/2012). “Saya sudah meminta baik secara lisan maupun tulisan agar yang dikoreksi itu ditindaklanjuti,” kata Gamawan dalam jumpa pers di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Selasa (13/3/2012).

Menurutnya, qanun Pemilukada ini sudah bisa segera diundangkan. Meski demikian, tahapan Pemilukada yang sudah dijalankan KIP sekarang dinyatakan tetap sah, karena sudah ada payung hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi (Mk).

“Qanun ini hanya menguatkan, dengan adanya qanun berarti payung hukum semakin kuat,” ujar Gamawan.

Dalam qanun tetap dibolehkan adanya calon perseorangan (independen) maju dalam Pemilukada. Poin dalam qanun yang dikoreksi di antaranya tentang pemilih bisa menggunakan KTP atau Kartu Keluarga untuk memberikan suara di H.

Kemudian soal penyelesaian sengketa Pemilukada yang diselesaikan oleh MK dan Mahkamah Agung, sesuai kewenangannya. Mendagri menyatakan, pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetap tidak bisa memberikan suara. Selanjutnya penyelesaian sengketa Pemilukada diputuskan diselesaikan hanya oleh MK.

Terkait dengan beberapa daerah yang mengeluhkan kurangnya anggaran Pemilukada, Gamawan menegaskan, soal ini sedang diverifikasi oleh penjabat Gubernur Aceh. “Saya sudah bicara tadi dengan pak Gubernur, ini sedang diverifikasi,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s